Lombok Timur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusatenggara Barat yang termasuk dalam kategori Kabupaten dengan kapasitas sumberdaya alam yang rendah, tetapi Kabupaten ini memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak, sehingga tidak adanya keseimbangan  dalam menopang kebutuhan penduduk daerah ini. Oleh karenanya dengan menggunakan asumsi bahwa proses desentralisasi dan otonomi daerah dan desa adalah proses demokratisasi di tingkat daerah, melahirkan gagasan pemberdayaan  yang diharap menjadi langkah tepat dalam mengelola aktivitas warga agar merujuk kepada suatu keseimbangan juga kemakmuran dalam pemenuhan kebutuhan.

Dalam melakukan atau memilih sesuatu pasti terdapat beberapa faktor kekurangan juga kelebihan, tetapi diharapkan faktor kekurangan tersebut dapat diminimalisir dengan faktor kelebihan yang ada, hal ini terlihat dalam bacaan.

Faktor Kelemahan Contoh
Ditunjukkan dengan tingginya kepadatan geografis dan kepadatan agraris di Kabupaten ini Kapasitas sumberdaya alam di Lombok Timur tidak mampu menopang kehidupan masyarakat di pedesaan.
Kesempatan kerja yang tidak disertai tingkat kemampuan sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial yang memadai. Tingkat sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial tenaga kerja migran dari Lombok Timur yang relatif rendah menjadi benih persoalann bagi pekerja itu sendiri mulai dari proses rekuitmen hingga ketika bekerja di negara tujuan.
Belum terdapat orientasi dan visi yang jelas dan sinerji yang lemah antar kelembagaan (pemerintah, swasta, masyarakat) baik secara horizontal dan vertikal Pengelolaan dan pelayanan terhadap tenaga kerja migrant mulai dari proses rekuitmen, bekerja di Negara tujuan, sampai dengan kepulangannya ke kampung halaannya tidak dilandasi oleh orientasi dan visi yang jelas, dan tidak didekati dengan utuh dan komprehensif.
Remitan belum dapat menjadi pengembang aktivitas ekonomi di komunitas pedesaan Belum berdampak ganda pada taraf hidup keluarga dan kerabat yang ditinggalkan dan terhadap pengembangan aktivitas ekonomi serta usaha-usaha produktif di komunitas pedesaan.
Dan sinerji antara daerah dan desa belum mampu berperan optimal dala pengelolaan teaga kerja migrant dan remitannya Belum ada power sharing dan pembagian wewenang yang lebih desentralistis dan sesuai dengan otonomi daerah dan desa antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan tenaga keja migran baik secara keseluruhan maupun sektor.
Faktor Memperkuat Contoh
Kolaborasi antar kelembagaan berdasarkan kepercayaan (trust) untuk membentuk suatu jejaring (networking)
Hubungan dialektis dan keseimbangan dinamis antara Community Based Developmernt dan Local Government Policies dalam proses pembangunan a. pengembangan kelembagaan yang kooperatif dan usaha-usaha produktif yang bersumber dari remitan tenaga kerja

b. pengembangan “agensi” manajemen tenaga kerja migran yang merupakan sinerji dari berbagai kelembagaan.

Keinginan dan kesempatan yang kuat untuk berusaha dan mendapatkan kesempatan kerja ke luar daerah khususnya ke luar negeri Kesempatan ini menjadi tumpuan dan harapan untuk memecahkan persoalan kemiskinan baik di tingkat warga maupun di daerah pedesaan ini.

Pengembangan masyarakat yang ada dalam kajian di daerah Lombok Timur ini memiliki konteks yang berkaitan dengan desentralisasi, otonomi daerah, otonomi desa, pemberdayaan tenaga kerja migran, dipahami sebagai suatu hasil dari interaksi sebab-akibat antara ”proses pembangunan yang bottom-up” yang kajiannya diartikan sebagai pebangunan berbasis komunitas (community based development) dan ”proses pembangunan yang top-down” yang dalam kajian ini dipahami sebagai implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah lokal (local goverment politicies). Kegiatan pemberdayaan pada daerah Lombok Timur dapat dilihat salah satunya dalam bentuk adanya kelembagaan kooperatif dan produktif di tingkat komunitas. Dengan suatu fasislitasi dari semua stakeholder, diharapkan terdapat prinsip-prinsip bottom up dalam suatu kelembagaan kooperatif dan produktif di tingkat dusun dan desa tersebut berbasis warga komunitas dan tenaga kerja migran.

Adapun strategi pengembangan jejaring terlihat dari kolaborasi antar-kelembagaan berdasarkan kepercayaan sehingga terbentuk suatu hubungan kelembagaan atau jejaring. Dalam jejaring ini kelembagaan dipandang sebagai modal sosial yang jati dirinya harus dipertahankan walaupun mengalami proses interaksi dengan kelembagaan lain dan proses perkembangan. Demikian pula dalam jejaring tersebut pola-pola hubungan antar kelembagaan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal dipandang sebagai suatu strategi pengembangan modal sosial.

Untuk memperlancar proses pemberdayaan, perlu dibangun relasi dengan berbagai stakeholders. Adapun stakeholders yang terlibat dalam pemberdayaan tenaga kerja migran di Lombok Timur yaitu: Dinas Tenaga Kerja, kependudukan dan transmigrasi, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Perindustrian dan Pertambangan, bagian Perekonomian Setda Kabupaten Lombok Timur, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta LSM sebagai kelembagaan non-pemerintah. Peran beberapa stakeholders dapat dicontohkan pada peran dan fungsi dari; a.  Kelembagaan Kooperatif (tingkat dusun dan desa): penyedia sumberdaya finansial, menciptakan lapangan pekerjaan, lembaga rekruitmen dan pemantau, dan unit usaha tingkat kecamatan; b.  Kelembagaan Koperasi (tingkat kecamatan): sumber keuangan, menyediakan keperluan administratif, mengatur dan mengelola cash flow, unit usaha tingkat komunitas.

Peranan pemerintah dalam kerangka “sinerji” antara community based development dan local government policies yakni  sebagai fasilitator bukan hanya sebagai donatur. Pemerintah lokal perlu mengalokasikan dana untuk masyarakat lapisan bawah di kawasan ini. Adapun identifikasi kelemahan dari peranan pemerintah daerah yakni UU no 22 tahu 1999 belum berdampa kepada pengelolahan tenaga kerja yang lebih menggambarkan prinsio otonomi dan belum seimbangnya keterpaduan daerah dan desa dalam pengelolaan tenaga kerja migran dan remitannya, sehingga kebijakan tenaga kerja migran masih sentralistis dan pemerintah sangat dominan

Comments are closed.