Menurut pendapat saya, dari bahan bacaan yang berjudul “PLTA Mini Bangkitkan Desa Terpencil”, termasuk tipe pola Pengembangan Komunitas Lokal dan Perencanaan Sosial dari Rothman dan Tropman (1987) dari tiga pola pengorganisasian komunitas dalam kerangka pengembangan masyarakat.

Hal ini dapat terlihat dari latar belakang cendrung merujuk pada proses dan aplikasi tujuan pengorganisasian warga komunitas berusaha untuk mengembangkan komunitas lokal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dan sedikit menggantungkan pada pihak luar. Pola pengembangan komunitas dapat dilihat dari adanya peran dan partisipasi aktif masyarakat akan program pembuatan PLTA. Partisipasi ini melibatkan masyarakat untuk berkumpul dan bersama-sama memberikan pendapat saat pembicaraan mengenai ide yang dicetuskan untuk membangun PLTA sendiri.

Sedangkan Perencanaan Sosial, dapat dilihat dari peran Sekretaris Camat dalam melakukan survei lokasi yang cocok untuk pembangunan PLTA, yakni memanfaatkan kesediaan air sebagai penggerak mesin, walau terjadi kegagalan. Dapat dilihat juga dari peran Kepala Desa dalam melakukan studi banding ke Desa Malaba yang sudah memanfaatkan fasilitas pembangkit listrik dari turbin, juga kehadiran teknisi dirasa mempunyai peran dalam hal pembagian kerja warga terbilang aktif. Hal ini menekankan pada tujuan berdasar tugas.

Secara garis besar, bahan bacaan ini menunjukkan kecendrungan pada Pengembangan Komunitas Lokal daripada Perencanaan Sosial, karena pemikiran langkah-langkah yang diambil diperuntukkan untuk pengembangan komunitas lokal.

2. Berdasarkan bahan bacaan, menurut saya terdapat keempat kategori peran pekerja komunitas. Penjelasannya yakni Facilitative Roles (orang yang mampu mendengar dan memahami aspirasi anggota komunitas, bersikap netral, mampu mencari jalan keluar, dan mampu bernegosiasi) yakni peran LP2M  yang berusaha memberikan peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal kelembagaan dan kegiatan ekonomi produktif dalam hal mensosialisasikan lewat forum rembug, juga Kades melalui pendekatan individual dan persuasif  kepada tokoh masyarakat, bentuk ini dapat mengembalikan kepercayaan warga.

Educational Role (menumbuhkan kesadaran, dinamika internal, memberikan pelatihan) yakni peran Sekcam dalam idenya untuk membuat PLTA sendiri dan peran Kades lewat tokoh masyarakat dalam menyakinkan kembali pembangunan PLTA kembali, terbukti dapat menjadi suatu bentuk dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hal itu juga mekanisme pelatihan tenaga operasionalpembangkir PLTA .

Representational Roles ( Wakil yang dapat berinteraksi dengan lembaga eksternal atau jaringan antara pekerja pengembangan masyarakat dan pekerja yang relevan) yakni peran Kades yang berhubungan langsung dengan LP2M dalam hal fasilitas rembug desa juga menghadirkan teknisi sebagai aktor yang berperan dalam meningkatkan kepercayaan warga akan pembangunan PLTA sistem Turbin.

Technical Roles ( Teknikal) yakni peran teknisi dalam pembagian tugas masyrakat dalam hal pembangunan PLTA.

3. Perbandingan kasus Pembangunan PLTA Dipimpin Sekjam Ponre dan Studi Banding Pulihkan Kepercayaan Diri.

Jenis Kasus Pola Pengembangan Masyarakat Peran Pekerja Masyarakat
Kasus I Pola pengembangan masyarakat yang ada yaitu lebih mengarah pada perencanaan sosial, ini bisa dilihat dari Selain itu juga terlihat pola perencanaan sosial yaitu dengan meliahat lokasi turbin yang cocok. Hanya saja perencanaan yang dilakukan kurang baik. Peran pekerja yang terlihat disini adalah sekretaris camat (sekcam). Pada kasus I sekcam dapat dikatakan berperan sebagai facilitative roles. Sekcam lebih bertindak sebagai pembuka akses awal dengan pemberian idenya dan memberikan fasilitas dalam pembuatan turbin dengan memberikan bantuan untuk pengiriman alat-alat kebutuhan pembuatan turbin. Namun sayangnya, sekcam tidak bisa melanjutkan atau paling tidak memperbaiki proyek yang dilaksanakan.
Kasus II Pola pengembangan masyarakat yang terlihat yaitu pengembangan komunitas lokal dan perencanaan sosial. Pengembangan komunitas lokal ditandai dengan partisipasi masyarakat dan adanya keinginan warga untuk mendapatkan keahlian dalam pengelolaan turbin serta dalam perencanaan sosialnya, kepala desa berperan dalam pendatangan teknisi yang membantu untuk mensurvei kembali dan membantu pembuatan turbin serta peningkatan kemampuan warga. Kepala desa merupakan pekerja komunitas yang paling terlihat pada kasus ini yang dikategorikan sebagai representational roles, Peran kepala desa pada pembangunan PLTA untuk yang kedua kalinya cukup banyak, diantaranya sebagai pemberi informasi, penghubung dengan lembaga-lembaga eksternal, teknisi-teknisi, dan sebagai seorang yang berinisiatif dalam penerusan poyek tersebut. Sampai sekarang pun PLTA tersebut masih dijalankan. Educational Roles, mekanisme pelatihan tenaga operasional pembangkit PLTA, dan technical roles, peran teknisi pembuat PLTA.

Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Salebba merupakan pembangunan yang berlandaskan pengembangan masyarakat. Berbeda dengan tipe pembangunan pemerintah yang lebih mengarah pada sentralisasi dan bersifat ekonomi konvensional, pembangunan yang ada di desa Salebba lebih bersifat desentralisasi dan keswadayaan lokal. Keswadayaan lokal terwujudkan dari peran serta masyarakat yang membangun PLTA dengan  pendanaan dari masyarakat sendiri. Pemerintah dalam penanganan masalah listrik, dalam hal ini PLN, masih melihat konteks ekonomi untuk memberikan aliran listrik ke daerah tersebut. Tapi, keuntungan dari PLN yang menolak memberikan pengadaan listrik di daerah tersebut juga di dapatkan. Hal ini tidak merugikan masyarakat karena langkah yang dilakukan masyarakat dengan membangun turbin sendiri yang tentunya memperhatikan kearifan lokal, dengan memanfaatkan kondisi alamnya, tidak menghabiskan biaya besar baik untuk pembuatan turbin ataupun dalam pembayaran penggunaan listrik.

Bacaan:

Sidik, Muhammad Alim. 2005. PLTA Mini Bangkitkan Desa Terpencil: Keberhasilan Desa Salebba, Sulawesi Selatan, Atasi Keterbatasan PLN. CESS dan JPIP: Surabaya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, berupa tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang diperbaharui maupun tidak diperbaharui. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana.

Lingkungan dan manusia mempunyai keterkaitan yang erat. Hal ini dapat terlihat dari aktivitas yang dilakukan manusia ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya. Keberadaan sumberdaya alam, air, tanah dan sumberdaya yang lain menentukan aktivitas manusia sehari-hari. Manusia tidak dapat hidup tanpa udara dan air. Sebaliknya ada pula aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi keberadaan sumberdaya dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumberdaya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak contoh kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran udara, air, tanah serta kerusakan hutan yang tidak terlepas dari aktivitas manusia sehingga pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri.

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam, namun eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Banyak faktor yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan yang dapat diidentifikasi dari pengamatan di lapangan.

Hingga saat ini upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup belum sepenuhnya terealisasikan dengan baik. Dari uraian tersebut penulis ingin mengetahui kebijakan seperti apa yang sesuai untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup. Read the rest of this entry »

Lombok Timur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusatenggara Barat yang termasuk dalam kategori Kabupaten dengan kapasitas sumberdaya alam yang rendah, tetapi Kabupaten ini memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak, sehingga tidak adanya keseimbangan  dalam menopang kebutuhan penduduk daerah ini. Oleh karenanya dengan menggunakan asumsi bahwa proses desentralisasi dan otonomi daerah dan desa adalah proses demokratisasi di tingkat daerah, melahirkan gagasan pemberdayaan  yang diharap menjadi langkah tepat dalam mengelola aktivitas warga agar merujuk kepada suatu keseimbangan juga kemakmuran dalam pemenuhan kebutuhan. Read the rest of this entry »

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang sudah diberlakukan mulai dari 1 Januari 2010 lalu, merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan. Dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN,  melaui skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area ( CEPT-AFTA) dalam hal menuju[1] :

  1. Penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, dalam hal biaya impor barang se-kawasan ASEAN.
  2. Penghapusan pembatasan kwantitatif.
  3. Hambatan-hambatan non tarif lainnya, seperti konsensi tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah dari tarif bea masuk umum, dalam hal ekspor produk dari suatu negara ASEAN ke negara ASEAN lainnya, kecuali produk barang mewah (luxury taxes).

Hal tersebut memberikan suatu keuntungan, dalam hal ini tidak hanya konsumen tetapi juga untuk para produsen, karena produsen dapat memasarkan barang produksinya dengan harga yang lebih kompetitif juga dapat membuka akses ke-luar yang lebih besar lagi. Dengan ini kompetisi semakin terbuka di antara para pengusaha dengan memiliki tarif yang sangat rendah. Hal ini memfasilitasi mereka untuk dapat menghasilkan suatu produk yang beredar di pasar dengan harga yang kompetitif. Namun, tidak pula menurunkan kualitas dari barang produksinya.

Dalam rangka menghalang penguasaan pasar dalam negeri oleh produk asing yang masuk di pasar Indonesia terkait FTA ASEAN+China  pemerintah khususnya pemerintah daerah,disarankan untuk mengalokasikan dana dari APBD untuk mendukung Gerakan Cinta Produk Indonesia (GCPI). GCPI ini merupakan satu-satunya palang pintu untuk menghalangi produk asing dalam menguasai pasar dalam negeri terkait AFTA+China yang sudah diberlakukan mulai awal 2010.

Kebijakan AFTA+China yang akan diberlakukan ini akan berdampak pada perekonomian INDONESIA. Gempuran produk – produk asing, terutama produk China, dapat membunuh Indusrti dalam negeri di Indonesia, alhasil krisis keuangan pun dapat kembali terjadi. Serangkaian langkah khusus harus diambil pemerintah menghadapi dampak krisis keuangan global, terutama peningkatan potensi ekonomi dalam negeri. Salah satunya melalui proteksi pasar dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri yang membutuhkan keseriusan, termasuk penerbitan landasan hukumnya.

Melihat peluang Indonesia yang memiliki begitu banyak usaha kecil. Terutama pada barang-barang kreatif yang kemudian dapat menjadi komoditas ekspor ke mancanegara. Dapat terlihat bahwa pemberlakuan tariff baru ini dapat dijadikan suatu peluang yang sangat baik bagi usaha ini. Pada akhirnya usaha kecil dan menengah ini juga dapat berkontribusi untuk menurunkan level pengangguran di Indonesia yang akhirnya berdampak pada kemajuan ekonomi Indonesia.
Untuk mendapatkan keuntungan dari CEPT-AFTA+China,  penulis ingin melihat sikap masyarakat juga peran usaha nyata pemerintah terhadap AFTA, dalam hal langkah menuju pembangunan multidimesional yang merata.

Read the rest of this entry »